Sepakati APBD 2027 Rp933,51 Miliar, Dewan Titip 7 Catatan Strategis untuk Pemkot Mojokerto

Mojokerto (MajaMojokerto) –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Minggu (22/11/2026).

Kesepakatan struktur anggaran daerah yang memproyeksikan belanja sebesar Rp933,51 miliar itu lahir dari pembahasan maraton antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama empat hari, mulai 14 hingga 17 November 2026.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti. Hadir dalam forum tersebut Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si., anggota dewan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Eri Purwanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD—terutama Banggar—yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan anggaran bersama TAPD. Ia berharap APBD 2027 mampu menjadi fondasi pembangunan daerah, meningkatkan mutu layanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif terhadap kepentingan warga.

Sementara itu, juru bicara DPRD Kota Mojokerto, Nuryono Sugi Raharjo, SH., memaparkan laporan hasil kerja Banggar sekaligus menyatakan bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui pengesahan Raperda APBD 2027. Dalam rincian struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp843,76 miliar dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp933,51 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan tercatat Rp96,20 miliar serta pengeluaran pembiayaan Rp6,44 miliar, sehingga pembiayaan neto berada di angka Rp89,75 miliar.

Catatan Strategis Dewan

Di samping memberikan persetujuan, DPRD juga menitipkan berbagai rekomendasi penting sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan APBD 2027. Di sektor pendapatan, pemkot diminta terus berinovasi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal dan menekan ketergantungan pada dana transfer pusat. OPD terkait juga didorong memaksimalkan penagihan piutang daerah yang belum tertagih.

Sorotan khusus turut diarahkan pada keberlangsungan PT PDAM Maja Tirta Mojokerto. Dalam laporan Banggar terungkap, penyertaan modal pemkot kepada perusahaan daerah air minum tersebut hingga 2022 mencapai sekitar Rp43 miliar, namun sisa modal yang tercatat saat ini diperkirakan hanya sekitar Rp900 juta. Pemkot diminta melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar pelayanan air bersih meningkat dan BUMD ini mampu menyumbang PAD.

Pada pos belanja daerah, porsi belanja pegawai yang masih berada di level 33 persen diminta untuk disesuaikan, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai skema pembiayaan gaji PPPK penuh waktu. Di sisi lain, dewan mendukung penuh program perlindungan jaminan sosial bagi 39.000 pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan dukungan anggaran berkelanjutan dari DBHCHT maupun APBD.

Sektor lingkungan, pariwisata, dan sosial juga masuk dalam daftar perhatian dewan. Tata kelola sampah mulai tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir diharapkan berjalan lebih terintegrasi. DPRD juga mendorong percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dijadwalkan mendapat dukungan anggaran pusat pada 2027.

Selain itu, pemkot didorong menggarap potensi pariwisata daerah untuk menggerakkan ekonomi warga dan mendongkrak PAD. Adapun di sektor sosial, pembaruan serta verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Eri Purwanti berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Tahap berikutnya, dokumen Raperda APBD 2027 akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sebelum disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(Adv/Zacky)

Baca juga :