Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPRD Kota Mojokerto pada Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk mengkaji dan menyelaraskan regulasi daerah agar sejalan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta UU Penyesuaian Pidana.
Forum strategis ini diselenggarakan guna memastikan seluruh produk hukum daerah—baik Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berjalan maupun yang sedang dirancang—tidak bertentangan dengan payung hukum yang lebih tinggi.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menekankan bahwa sinkronisasi aturan ini krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma dan kebingungan di masyarakat saat aturan tersebut ditegakkan.
Dalam arahannya, Ery membeberkan tiga poin krusial yang dibahas. Pertama, pentingnya kepastian hukum dan harmonisasi sanksi, baik yang bersifat pidana maupun administratif di dalam Perda. Kedua, mempererat sinergi lintas instansi antara legislatif dan korps Adhyaksa. Ketiga, memastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada rasa keadilan dan kemanfaatannya bagi warga.
“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas Ery.
Sebagai langkah konkret pasca-FGD, DPRD Kota Mojokerto segera menggandeng Bagian Hukum Pemkot Mojokerto. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendata ulang seluruh Perda aktif serta memetakan pasal-pasal mana saja yang mendesak untuk direvisi.
Tidak hanya soal harmonisasi, pihak legislatif juga mendesak adanya penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Pemkot Mojokerto. Kehadiran PPNS dinilai vital demi mengawal efektivitas pengawasan serta penegakan aturan daerah.
“Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan,” tambah Ery.
Dari sudut pandang penegak hukum, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Nurul Anwar, memaparkan bahwa penyesuaian Perda ini merupakan implikasi langsung dari pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, serta UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Nurul memaparkan bahwa KUHP Nasional membawa semangat pembaruan hukum yang meliputi misi dekolonialisasi, unifikasi, hingga demokratisasi. Langkah ini sekaligus menjadi tonggak peralihan dari hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai lokal.
“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” jelas Nurul.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penghapusan istilah pidana kurungan dalam sanksi pelanggaran Perda. Aturan yang semula mencantumkan ancaman kurungan kini harus dialihkan ke bentuk pidana denda yang dikategorikan berdasarkan ketentuan di dalam UU Penyesuaian Pidana.
“Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman kurungan harus disesuaikan menjadi pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya.
Melalui forum diskusi ini, sinergi antara DPRD dan Kejari Kota Mojokerto diharapkan semakin solid dalam mengawal transisi hukum. Harapan akhirnya, produk hukum daerah di Kota Mojokerto memiliki kepastian hukum yang kuat, aplikatif di lapangan, serta mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.
(Adv/Gon)
Baca juga :