Mojokerto (MajaMojokerto) – Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sejak 22 April 2026. Regulasi anyar ini diterbitkan untuk memastikan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen benar-benar dinikmati oleh wajib pajak yang layak sesuai kemampuan ekonominya.
Aturan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha perorangan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan peredaran bruto atau omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun kini dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu. Ketentuan ini mencabut batasan jangka waktu maksimal tujuh tahun yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Sementara itu, batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta setahun bagi WP OP dipastikan tetap berlaku.
Berbeda dengan WP OP, PP Nomor 20 Tahun 2026 memperketat kriteria bagi Wajib Pajak Badan. Dari seluruh bentuk badan usaha, hanya Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan dan Koperasi yang dipertahankan sebagai subjek PPh Final 0,5 persen.
PT Perseorangan beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap berhak menggunakan tarif 0,5 persen tanpa batas waktu. Namun, fasilitas ini dikecualikan bagi PT Perseorangan yang bergerak di bidang jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas—seperti dokter, pengacara, konsultan, artis, influencer, olahragawan, pengajar, hingga agen asuransi. Pengecualian serupa berlaku apabila akumulasi omzet PT Perseorangan dan WP OP pendirinya dalam setahun melampaui Rp4,8 miliar.
Adapun bagi Koperasi beromzet hingga Rp4,8 miliar, tarif PPh Final 0,5 persen tetap diberikan selama empat tahun. Khusus koperasi yang terdaftar pada tahun 2021 hingga 2025, pemerintah memberikan perpanjangan masa berlaku hingga tahun 2029 sebelum beralih ke tarif pajak umum.
Sementara itu, bentuk badan usaha lain seperti CV, Firma, BUMDes/BUMDesma, serta PT konvensional resmi dikeluarkan dari daftar subjek PPh Final 0,5 persen. Kendati demikian, pemerintah menetapkan masa transisi bagi badan usaha yang telah terdaftar sebelum 22 April 2026. Entitas CV, Firma, dan BUMDes/BUMDesma masih diperbolehkan menggunakan tarif 0,5 persen hingga sisa jangka waktu empat tahunnya berakhir, sedangkan PT konvensional diberi kesempatan hingga sisa masa tiga tahunnya habis.
Bagi wajib pajak yang memenuhi syarat penggunaan fasilitas PPh Final 0,5 persen, kewajiban penyetoran pajak bulanan harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib disampaikan paling lambat 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April bagi Wajib Pajak Badan.(*)
Penulis :
NAMA : MUSOLI
JABATAN : PENYULUH PAJAK
UNIT KERJA : KPP PRATAMA MOJOKERTO
