Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus melakukan upaya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto. Kali ini, dalam menurunkan angka stunting, Pemkab Mojokerto menggelar rembuk stunting tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.
Pada pelaksanaan rembuk stunting yang bertajuk ‘Strategi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi’, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berharap, pada Tahun 2023 kasus stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun hingga 1 digit.
“Mudah-mudahan di tahun 2023 ini, kita bisa menurunkan lagi 1 digitnya, tidak lagi diatas 10 persen, tetapi kita turunkan dibawah 10 persen. Kita sisir semuanya bersama-sama, bagaimana kemudian kita bisa mempercat lagi penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto,” ucap Ikfina di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Senin (17/4) pagi.
Selain itu, pada pelaksanaan rembuk stunting kali ini, juga turut mengundang Ida Nurbaya dari Regional III Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), serta melakukan pendatanganan berita acara dan penyataan komitmen dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Mojokerto.
Terkait masalah stunting di Bumi Majapahit, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa di tahun 2021, menurut hasil penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen. Dengan hasil tersebut dan telah mendapatkan data dari keluarga beresiko stunting, Pemkab Mojokerto segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Lanjut Ikfina, sehingga dengan adanya TPPS, Pemkab Mojokerto dapat berupaya menurunkan angka stunting dengan melakukan intervensi secara sensitif, maupun intervensi secara spesifik.
“Bagaimana kita mengecek terkait dengan empat kategori keluarga beresiko stunting, kemudian kita mencoba untuk bersama-sama melakukan intervensi secara sensitif. Tahun 2022 kita juga telah melaksanakan pembangunan jamban besar-besaran di Kabupaten Mojokerto untuk masyarakat yang tingkat ekonominya belum bisa membangun jamban sendiri. Hal ini merupakan bagian dari intervensi sensitif,” bebernya.
Terkait pembangunan jamban, Bupati Ikfina juga menilai, hal tersebut sangat penting karena salah satu penyebab infeksi berulang pada balita adalah agen penyakit yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui feses.
“Maka, ketika kita benar-benar belum bisa memastikan semua feses ini masuk kedalam septic tank yang layak, maka agen penyakit yang bisa menyebabkan infeksi berulang pada balita masih berada disekitar kita,” ujarnya.
Selain membangun jamban, dalam menurunkan angka stunting, Bupati Ikfina juga mengimbau, agar terus melakukan monitoring terhadap sasaran intervensi spesifik mulai dari para remaja putri serta anak-anak balita.
“Perlu dilakukan monitoring yang terus-menerus, karena secara nasional Presiden telah menargetkan angka stunting tahun 2024 sebesar 14 persen, sementara hasil SSGI 2022 masing diangka 21,6 persen. Alhamdulillah pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Mojokerto di angka 11,6 persen. ini perlu diwaspadai, karena angkanya bisa naik lagi, dan stunting ini tidak bisa selesai karena ada bayi-bayi setiap hari lahir dan ada balita yang lulus karena usianya sudah diatas lima tahun,” bebernya.
Orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten juga menilai, penurun kasus stunting menjadi hal yang sangat penting, karena stunting sangat mempengaruhi kualitas SDM dengan tingkat kecerdasannya dibawah 20 persen rata-rata.
“Jadi adiknya harus unggul, cerdas, terampil, dan harus produktif, ini sesuaindengan misi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan tidak cukup SDM yang sehat, unggul, terampil dan yang produktif, tetapi juga memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang kuat sehingga betul-betul bisa melaksanakan fungsinya sebagai manusia yang bermanfaat secara lahir dan batin,” ujarnya.
Diakhir sambutannya, Bupati Ikfina meminta, Sekdakab Teguh Gunarko, untuk memonitor beberapa desa yang masuk dalam lokus stunting di 2024. Antara lain, Kecamatan Pacet (Desa Sajen dan Cempokolimo), Kecamatan Trawas (Desa Ketapanrame, Trawas, Tamiajeng, Kesiman, Belik, Duyung, Penanggungan, Seloliman dan Jatijejer), Kecamatan Dlanggu (Desa Kedunggede dan Talok), Kecamatan Sooko (Desa Kedungmaling, Sambiroto, Wringinrejo dan Ngingasrembyong), serta Kecamatan Gedeg (Desa Bandung).
Hal tersebut perlu dilakukan, lanjut Ikfina, agar di akhir tahun 2024, angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun hingga 5,5 persen, sehingga dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto sangat diperlukan pelaksanaan program penurunan stunting dengan baik.
“Maka perlu memetakan semuanya, kita lakukan program dengan baik, tidak ada satupun ibu hamil yang teridentifikasi dan didampingi dengan baik, dengan begitu, maka kita akan bisa mengerem bayi yang lahir stunting dan balita semuanya juga terpantau,” pungkasnya.
Diketahui pada pelaksanaan rembug stunting tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, para kepala OPD, Kepala Puksesmas, Camat se-kabupaten Mojokerto, serta 18 Kepala Desa yang menjadi lokasi fokus stunting. (gk/mjf/may)