Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta beberapa instansi aparat penegak hukum di Indonesia untuk berhati-hati menggunakan APBN. Mulai dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan Agung.
Hal ini dilakukan karena empat instansi itu banyak membelanjakan uang negara untuk membeli barang yang manfaatnya kurang maksimal bagi masyarakat. Ada anggaran sekitar Rp 29,7 triliun yang dipermasalahkan Jokowi yang digunakan untuk belanja barang Kemhan hingga Kejaksaan Agung.
Jokowi berpesan agar semua kementerian lembaga, khususnya di empat instansi yang dia sebut di awal agar lebih berhati-hati untuk membelanjakan uang negara.
“Ini yang paling penting perlu saya tekankan hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan. Karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp 29,7 (triliun),” ungkap Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).
Jokowi pun membandingkan anggaran yang dikeluarkan empat instansi tadi dengan anggaran pembangunan infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan bendungan yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah anggaran pembangunan infrastruktur lebih kecil, hanya Rp 23,5 triliun.
“Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan itu di angka Rp 23,5 triliun saja. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini nanti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan, pasti itu,” ungkap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi kembali membandingkan hasil belanja barang yang dilakukan Kemenhan Cs dengan pembangunan infrastruktur dilihat dari sisi pemeliharaannya. Pemeliharaan infrastruktur jalan hingga irigasi hanya butuh Rp 14,9 triliun, namun barang-barang yang dibelikan Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan Agung pemeliharaannya sampai Rp 21,5 triliun.
Dia pun mewanti-wanti jangan sampai sudah banyak beli barang tapi ujungnya manfaat tak banyak dirasakan oleh masyarakat.
“Ini hati-hati. Jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya… Kalau itu bermanfaat maksimal ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharan naik bisa Rp 21,5 triliun ini yang harus coba dilihat lagi secara detail kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat,” beber Jokowi.
Jokowi pun kembali mengingatkan agar belanja barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah dibelikan produk lokal dari dalam negeri. Dia juga meminta agar bantuan sosial tetap disalurkan tepat waktu.
“Prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Pastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasaranya juga tepat,” ungkap Jokowi.
APBN juga menurutnya harus diarahkan untuk mendukung program kerja unggulan pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan ekonomi hijau.
“Hilirisasi industri, infrastruktur, energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi. (dtk/gk/mjf)
Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6803471/jokowi-minta-kemhan-bin-polri-dan-kejagung-hati-hati-belanja-pakai-apbn