Mojokerto – Pemkab Mojokerto, bakal melakukan perubahan besar untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan di tahun 2023. Rp 1.2 triliun disiapkan untuk 2 sektor tersebut.
Teguh Gunarko – Sekdakab Mojokerto mengatakan, sesuai regulasi anyar tahun ini, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Hal itu menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global. ’’Jadi, sesuai ketentuan baru ini, kami daerah juga harus memberi porsi anggaran lebih besar terhadap pendidikan dan kesehatan,’’ ungkapnya, kemarin.
Khusus untuk kesehatan, selain digelontor ke dinas kesehatan sebesar Rp 170 miliar, juga dialirkan ke 27 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Porsi terbesar ke puskesmas Jatirejo sekitar Rp 3 miliar. Disusul Puskesmas Puri Rp 2,9 miliar, dan Puskesmas Sooko Rp 2,7 miliar. Termasuk ke dua rumah sakit pelat merah. Masing-masing, RSUD prof dr Soekendar Mojosari capai Rp 194,8 miliar dan RSUD RA Basoeni Rp 70,7 miliar. ’’Masing-masing yang di-ploting ke rumah sakit dan puskesmas itu juga sebagian untuk belanja modal dan operasional. Tapi ada juga yang hanya untuk belanja operasional saja,’’ jelasnya.
Menurutnya, ploting anggaran ini tak lain disesuaikan mandatory spending dari pemerintah pusat. Hal itu tak lain sebagai upaya pemerintah melakukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. ’’Jadi, ini sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warganya. Sehingga mau tidak mau ploting itu menjadi keharusan daerah untuk memberikan standar pelayanan minimal ini,’’ tegasnya.
Sesuai data, belanja modal infrastruktur diploting sekitar Rp 337 miliar. Angka ini terbagi dalam belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 177 miliar. Sedangkan belanja infrastruktur gedung dan bangunan capai Rp 160 miliar. Jika dibanding tahun lalu pada APBD, tahun ini tergolong meningkat sekitar Rp 31 miliar. ’’Porsi cukup besar untuk infrastuktur tiap tahunnya memang sebagai upaya pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan prioritas,’’ katanya.(gk/maja)