Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto bersama sejumlah kepala daerah di Jawa Timur, menghadiri acara Penyerahan Laporan Sustainable Urban Mobility Plan Gerbangkertosusila Plus (SUMP GKS+), pada Senin, (15/7), di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
SUMP atau mobilitas perkotaan berkelanjutan pada wilayah Gerbangkertosusila, merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, dalam hal ini KfW (Bank Pembangunan Jerman). Tujuannya adalah memadukan berbagai rencana transportasi publik di wilayah GKS plus, melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Konsultan EGIS Rail SA melalui dukungan dari Bappenas.
“Hari Ini yang diserahkan laporan akhir. Mudahan-mudahan SUMP ini jadi dasar penataan transportasi publik di wilayah gerbangkertosusilo plus. Apalagi dengan melihat potensi ekonomi di wilayah ini mencapai 53,5%, dengan mobilitas mencapai 10,55 juta orang per hari. Tantangan tentunya sangat besar untuk menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman dan murah. Dengan selesainya laporan akhir ini, kita akan jalan pra MRT. Insya Allah 2025 akan kita bangun rel ganda, desain utamanya sudah selesai. Bupati walikota juga sudah sepakat. Grand desainnya seperti di laporan yang akan kita terima,” kata Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.
Wilayah Gerbangkertosusila Plus sendiri terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Jombang, Tuban dan Bojonegoro serta 2 (dua) Kota, yaitu Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Wilayah Gerbangkertosusila Plus secara geodemografi memiliki luas kurang lebih 10.845,73 km2 atau 22,69 % dari luas Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 14,002 juta jiwa lebih atau 33,81 % dari penduduk Jawa Timur.
Pemerintah Pusat memiliki Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satunya berfokus pada Infrastruktur Perkotaan – Pembangunan Transportasi Perkotaan dengan Major Project (MP) Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar).
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi juga memiliki Kerangka Pembangunan Infrastruktur, yang disampaikan dalam Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Timur serta Nawa Bhakti Satya khususnya Jatim Akses (Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar) yang diimplementasikan dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Timur terdapat beberapa projek/program infrastruktur transportasi publik berbasis rel.
Dalam kesempatan ini, hadir pula Deputi Sarana Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kemenhub RI, Bupati Lamongan, Pj Wali Kota Mojokerto, Pj Wali Kota Bangkalan, Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto. (dskm/gk/mjf)