Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan serta angkutan terhadap potensi kenaikan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim itu, dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di aula Wyndham Surabaya, pada Jumat (8/3) siang.
Kegiatan yang bertajuk “Memperkuat Sinergi Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 2024”, dihadiri pula oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Bupati/Walikota, Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim, Satgas Pangan, BPS, OJK, dan OPD terkait se-Jawa Timur.
Dalam arahannya, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi Jatim per Februari 2024 sebesar 2,81 persen (y-on-y). Dari hasil ini, Ia yakin sasaran inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 sebesar (2,5±1) persen pada tahun 2024 bisa tercapai.
“Faktor dominan penyumbang inflasi masih disebabkan kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras,” ujarnya.
Pj. Gubernur Adhy juga mengatakan, untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga pangan, pihaknya telah berupaya melakukan pengendalian inflasi termasuk menekan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri dengan persiapan yang baik.
“Ketersediaan BBM dan LPG kita pastikan mencukupi. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan bisa menjalankan Ibadah di Bulan Ramadan dengan tenang,” jelasnya.
Sehingga untuk menyukseskan pengendalian harga pangan, Adhy meminta agar TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim untuk berkomitmen dalam mengendalikan inflasi, terutama di momen menjelang HBKN ini.
“TPID bersama BI telah mencanangkan Program Sigati (Sinergitas Gapai Inflasi Terkendali) yang merupakan penajaman strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ujarnya.
Adapun beberapa langkah dalam melaksanakan strategi 4K ini, antara lain, pertama keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, warung tekan inflasi, intensifikasi penyebaran bahan pangan, dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Kedua, ketersediaan pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam, pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan.
Ketiga, kelancaran distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas, serta keempat, komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah, peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan informasi tidak benar seperti stok BBM dan LPG habis yang menimbulkan panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, HLM kali ini merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur dengan seluruh stakeholder termasuk Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
Lanjut Erwin, pada 27 Februari yang lalu, pihaknya sudah melaksanakan rakorpusda dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait dari Jakarta dan koordinasi di seluruh wilayah Jawa dalam konteks mengendalikan inflasi. Serta beberapa hari lalu PJ. Gubernur Jatim juga memimpin rakor terkait BBM dan LPG. Semuanya dalam upaya mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan idul Fitri tahun ini.
Menurutnya ada satu komitmen yang disebut dengan Jatim Sigati. Jatim Sigati ini merupakan sinergi untuk menggapai inflasi terkendali yang esensinya adalah bagian dari strategi 4K yang merupakan sebuah gerakan secara nasional di seluruh provinsi yang mencakup dengan keterjangkauan harga ketersediaan pasokan kelancaran distribusi dan juga memberikan komunikasi kepada masyarakat.
“Jadi khusus untuk Jawa Timur ada 8 program turunan dari 4K itu mulai dengan stabilisasi melalui operasi pasar kemudian gelar pangan murah dan juga SPHP menjaga kelancaran distribusi. Tidak hanya orang tapi juga barang agar semua masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok khususnya beras, cabai, daging ayam, telur dan minyak goreng,” bebernya.
Dengan hal ini, lanjut Erwin, agar semua masyarakat dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan idul Fitri dengan baik serta dalam konteks menjaga agar harga terjangkau sehingga pertumbuhan ekonomi yang sudah dilakukan dengan baik di Jatim tentunya untuk kesejahteraan bagi masyarakat. (fan/kominfokab)