Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar forum konsultasi publik tentang Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025. Pada momen itu, Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto menekankan perlu adanya percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran terbuka.
Pelaksanaan forum konsultasi publik yang berlangsung di Pendapa Graha Maja Tama (GMT), pada Rabu (7/2) pagi. Juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, para anggota Forkopimda, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Diketahui, pelaksanaan forum konsultasi publik Ranwal RKPD tahun 2025, merupakan sarana komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan, badan legislatif dan akademisi untuk memenuhi tahapan RKPD yang telah diatur pada Permendagri 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Angka pengangguran di kabupaten Mojokerto sejak tahun 2021 terus mengalami penurunan, hal ini bagus karena bisa menambah pengeluaran perkapita dan sumbangan terhadap IPM (Indeks Perkembangan Manusia) Kabupaten Mojokerto, jadi kita harus melakukan identifikasi terhadap pengangguran terbuka yang berada di angka 4,67% atau sebanyak 30.219 orang,” ujar Bupati Ikfina.
Bupati Ikfina juga menilai, membuka pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di usaha kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terbuka, sehingga pemerataan dan percepatan ekonomi di Bumi Majapahit bisa terwujud.
“Nanti setelah kita identifikasi kita carikan juga solusinya, tentang keahlian atau skill dan juga lapangan kerjanya, untuk keahlian yang masih kurang bisa kita adakan pelatihan dan untuk lapangan kerjanya bisa kita salurkan di usaha kreatif (Ekraf), di usaha pariwisata, atau di bidang jasa yang sifatnya Utility Maintenance,” jelasnya.
Selain itu, untuk mendongkrak pembangunan di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina juga mengimbau, agar target capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Saya harap untuk indeks target yang akan diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang agar dinaikkan, harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya, seperti misalnya Indeks Harapan Hidup untuk 2024, kalau di Tahun 2023 targetnya 72,94 dan bisa dicapai dengan angka 74, maka target untuk 2025 harus naik lebih dari angka 74,” jelasnya.
Diakhir arahannya, dalam meningkatkan percepatan ekonomi, maka harus seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto berpesan agar dalam melayani masyarakat seperti di bidang kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna BPJS maupun non BPJS.
“Saya harap untuk Dinkes dan Direktur RSUD agar mengawasi pelayanan terhadap pasien, baik pengguna BPJS ataupun yang non BPJS. Ingat pendapatan RSUD kita 90%nya adalah pengguna BPJS, jadi mari kita maksimalkan pelayanan kepada pasien dan kita lakukan pendampingan kepada penderita penyakit berat,” pungkasnya. (dskm/gk/mjf)