Moh. Ali Kuncoro Penjabat Wali Kota Mojokerto memimpin secara langsung Rapat Koordinasi terkait peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (8/1/2023).
Kepada peserta rakor, Ali Kuncoro menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu merupakan salah satu elemen pendukung dalam kesuksesan Pemilu.
“Angka partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun meningkat, terakhir di angka 86% kalau bisa di tahun 2024 partisipasi masyarakat bisa mendekati angka 90%. Ini bukan pekerjaan mudah saya minta tolong semua bersinergi secara masif, ini bukan tugas KPU atau Bawaslu tapi tugas kita bersama,” kata Ali Kuncoro.
Lebih lanjut ia menyampaikan waktu pelaksanaan Pemilu yang berhimpitan dengan cuti bersama libur peringatan Isra’ Mi’raj dan Tahun Baru Imlek bisa menjadi suatu kendala tersendiri.
“Kalau warga on the track longweekend ini bisa menjadi kendala. Jadi saya minta tolong sosialisasinya lebih masif dan masyarakat harus ditekankan 12 dan 13 Februari 2024 harus kembali masuk. Untuk ASN betul-betul kita cek kehadirannya,” tegas Mas Pj, sapaan akrab Ali Kuncoro.
Kepala Dispora Jatim ini juga berharap bahwa membuat TPS tematik serta menjemput para pemilih yang berhalangan datang ke TPS bisa menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
“Pak Camat, Pak Lurah tolong mulai didata warga yang mungkin tidak bisa memberikan suara di TPS. Harus disiapkan sarana pendukung untuk dijemput di rumah dari rumah masing-masing untuk diantarkan ke TPS,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini Kasdim 0815/Mojokerto Mayor Arh. GN. Putu Ardana menyampaikan amanat Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha bahwa untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai agar tidak menganggap sepele kejadian sekecil apapun. Oleh karenanya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Tentunya dengan komunikasi baik segala permasalahan akan terselesaikan. Ia juga menegaskan tentang netralitas TNI.
“Kami dari TNI, netralitas TNI adalah harga mati. Jajaran Koramil dan Kodim sudah membentuk Posko Netralitas, apabila di kecamatan atau di wilayah memang ada indikasi silahkan langsung berkoordinasi,” tegas Mayor Putu.
Senada dengan Pj Wali Kota, menurut Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri TPS yang menarik bisa meningkatkan kehadiran masyarakat untuk memberikan suaranya. AKBP Daniel menjelaskan bahwa 394 TPS yang ada di Kota Mojokerto masuk dalam kategori TPS kurang rawan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.
“Analisa intel, untuk TPS di Mojokerto Kota tidak ada TPS rawan ataupun sangat rawan, semuanya TPS kurang rawan. Jadi saya yakin dengan informasi yang ada semua berjalan lancar,” jelas AKBP Daniel.
Ditambahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Bobby Ruswin bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu perlu pendidikan politik sejak dini, tidak ada intimidasi dari pihak manapun, serta tidak ada money politik dan akses yang mudah untuk memberikan hak suaranya.
“Pendidikan politik sangat penting sejak dini, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, sehingga sejak awal masyarakat akan mengetahui pentingnya Pemilu sehingga dengan Demikian tingkat partisipasi pemilu akan semakin tinggi,” terangnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin serta Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati. (gm/gk/mjf)