Ika Puspitasari Wali Kota Mojokerto mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersinergi dengan pemerintah dan Kantor kementerian Agama (Kemenag) melakukan penyuluhan, serta monev produk halal secara berkala kepada pelaku usaha khususnya makanan dan minuman.
Hal ini di sampaikan wali kota pada pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Kota Mojokerto masa Khidmah 2023 – 2028, pada Rabu (22/11/2023) malam, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.
“Dengan banyaknya usaha khususnya di bidang kuliner di Kota Mojokerto, maka penting kehadiran MUI bersinergi dengan pemerintah dan Kemenag untuk melakukan penyuluhan secara berkala, monev secara rutin. Sehingga kami yakin betul makanan minuman yang dikonsumsi umat Islam ini benar- benar makanan yang halal,” ungkap Ning Ita sapaan akrab wali kota.
Menurunya, peran konkret MUI dalam bersinergi dengan pemerintah dan Kemenag sangat diperlukan guna melindungi masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
“Mari kita bersinergi bersama-sama, di Pemerintah Kota Mojokerto ada dinas kesehatan, ada dinas ketahanan pangan, ada juga dinas koperasi UKM, tiga dinas ini memiliki peran yang bisa disinergikan, turun bersama-sama MUI dan Kemenag Kota Mojokerto demi kebaikan masyarakat kedepannya,” ajaknya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto (Ex Officio) turut dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Mojokerto oleh Wakil Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, Dr. K. H M. Hasan Ubaidillah.
Juga hadir Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Jawa Timur, Ahsanul Haq; Bendahara MUI Provinsi Jawa timur, K.H Rosyidi; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Mojokerto, K.H Faqih Usman; serta Ketua MUI Kota Mojokerto, Abdul Halim Hasyim. (gm/gk/mjf)