Disdik Kabupaten Mojokerto Anggarkan Rp 37,9 M untuk Tingkatkan Prasarana Sekolah Tahun Ini

Salah satu kondisi ruang kelas yang plafonnya runtuh (imd/gkmj)

Kabupaten Mojokerto – Pemkab lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp 37,9 miliar untuk meningkatkan prasarana sekolah tahun ini. Anggaran sebesar itu akan digunakan mulai dari membangun jamban, ruang kelas baru, perbaikan kelas yang rusak parah, hingga pengadaan perpustakaan di 64 sekolah.

Peningkatan prasarana sekolah salah satunya menyasar SMPN 2 Sooko di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Kondisi 3 ruang kelas IX di sekolah negeri ini memprihatinkan. Atap 3 ruangan yang berjajar dalam satu gedung itu rusak berat.

Dari pantauan di lokasi, kerangka atap bagian kanan gedung ini sudah patah sehingga genting-gentingnya berjatuhan. Plafon teras juga banyak yang ambrol sehingga berlubang. Plafon ruang kelas IX A, B dan C juga banyak yang runtuh. Sehingga 3 ruang kelas ini terpaksa dikosongkan sejak sekitar 3 tahun lalu.

“Kegiatan belajar mengajar para siswa kami pindahkan ke ruangan kesenian dan laboratorium IPA,” kata Kepala SMPN 2 Sooko Sayudi kepada wartawan di lokasi, Senin (16/1/2023).

Ardi Sepdianto Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memastikan kerusakan 3 ruang kelas di SMPN 2 Sooko diperbaiki tahun ini. Selain itu, program peningkatan prasarana sekolah tahun 2023 juga menyentuh 63 sekolah lainnya di Bumi Majapahit.

“Anggaran yang kami siapkan dari APBD tahun 2023 Rp 37,9 miliar. Itu belum termasuk dari DAK (dana alokasi khusus dari pemerintah pusat),” terangnya.

Peningkatan prasarana 64 sekolah di Kabupaten Mojokerto meliputi pembangunan ruang guru SDN Suru, rehab gedung SDN Talun, rehab gedung SDN Bayulegi, rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Pembina (TKNP) 1 Ngoro, TKNP I Pungging, TKNP I Jetis, TKNP I Kemlagi, TKNP I Sooko, TKNP I Trowulan.

Penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Trowulan, SMPN 2 Puri dan SMPN 1 Mojoanyar, SMPN 3 Pacet, SMPN 2 Jatirejo, SMPN 2 Ngoro, SMPN 1 Jetis, SMPN 2 Kemlagi, pembangunan ruang kelas baru TKNP I Mojosari, TKNP I Dawarblandong, ruang guru TKNP II Gedeg, serta ruang guru TKNP III Dawarblandong.

Rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Puri, SMPN 2 Bangsal, SMPN 1 Trawas, SMPN 1 Mojosari, SMPN 1 Kutorejo, SMPN 3 Kutorejo, SMPN 1 Gedeg, SMPN 2 Sooko. Juga pembangunan jamban SDN Punggul, SDN Mojosulur 2, SDN Purworejo, TKNP III Dawarblandong, SDN Mojowono, TKNP II Gedeg, TKNP II Sooko, serta SDN Wonorejo 2.

Ada pula rehabilitasi ruang kelas SDN Sukosari, SDN Trawas 1, SDN Rejosari, SDN Sumberjati, SDN Tawangrejo, SDN Dlanggu, SDN Sumberkarang, SDN Jotangan, SDN Ngimbangan, SDN Sawahan, SDN Srigading, SDN Kepuharum, SDN Bangeran 2, SDN Sumberwuluh, SDN Kupang 1, SDN Bendung 2, SDN Lakardowo, SDN Mojoroto, serta SDN Sidoharjo 1.

Peningkatan prasarana sekolah juga berupa pembangunan laboratorium SMPN 3 Pacet, SMPN 1 Jatirejo dan SMPN 1 Jetis, pembangunan perpustakaan SMPN Satu Atap Manting Jatirejo, SMPN 2 Dlanggu dan SDN Bandung 1, pembangunan RKB SDN Singowangi, rehabilitasi perpustakaan SMPN 1 Ngoro, pembangunan pagar SKB, rehab Aula SKB, serta pavingisasi TKNP II Sooko.

Ardi menjelaskan terdapat 385 SD dan 41 SMP negeri di Kabupaten Mojokerto. Untuk membuat rencana peningkatan prasarana sekolah ke depan, pihaknya tidak hanya berpedoman pada data pokok pendidikan (Dapodik). Karena pihaknya juga akan melakukan survei ke setiap sekolah untuk mengecek kondisi prasarana pendidikan yang sesungguhnya.

“Agar ada data pembanding, teman-teman Bidang Sarpras (Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto) kami minta melakukan survei kondisi real di lapangan. Sehingga akan dibandingkan dengan Dapodik. Harus dibetulkan data yang salah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, tambah Ardi pihaknya juga berupaya mengubah budaya terkait pemeliharaan prasarana sekolah. Menurutnya setiap sekolah wajib memelihara prasarana yang ada untuk mencegah kerusakan kian berat.

“Kerusakan ringan harus disikapi dengan dana BOS, kan boleh untuk pemeliharaan. Kalau memerlukan rehab besar bisa memakai APBD. Budaya ini yang akan kami terapkan. Karena saat ini dikit-dikit kerusakan ringan dilaporkan ke kami. Seharusnya sarpras dipelihara pakai dana BOS,” tandasnya. (gk/mjf/dtk)