Jakarta – Muhadjir Effendy – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengirimkan dokter ahli ortopedi ke Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, banyak korban gempa mengalami patah tulang. Dia pun memastikan bahwa pemerintah akan mengerahkan bantuan dokter ahli ortopedi atau bedah tulang untuk membantu menangani korban luka-luka akibat gempa bumi Cianjur. Selain meminta kepada Menkes, dia juga telah meminta bantuan dokter dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
“Pak Menkes sudah berjanji ada 6 orang dokter ortopedi yang sedang dalam perjalanan. Dan MDMC juga ada 1 orang dokter yang sudah sampai,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Rabu (23/11/2022).
Muhadjir mengatakan, kebutuhan tenaga kesehatan dokter bedah tulang sangat mendesak untuk keadaan gawat darurat seperti di Kabupaten Cianjur ini. Berdasarkan data dari RSUD Sayang pada Selasa (22/11/2022), korban luka-luka sebanyak 525 orang. Sedangkan korban tewas mencapai 108 jiwa. Muhadjir sendiri melihat langsung banyak korban luka-luka yang di rawat di tenda perawatan. Korban luka mulai dari orang dewasa, orang tua, hingga anak-anak.
Kebanyakan mereka mengalami cedera patah tulang dan luka lebam karena tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 5,6. “Memang yang sangat dibutuhkan adalah dokter bedah ortopedi karena banyak korban luka yang mengalami patah tulang,” ujarnya. Dalam kunjungannya pada Selasa (22/11/2022), Muhadjir bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Cianjur Herman Suherman, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita juga berkunjung ke posko pengungsian di Lapangan Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang. Setelah dari posko, Menko PMK bersama rombongan menuju ruas jalur nasional Cianjur-Cipanas, Kecamatan Cugenang yang tertutup reruntuhan longsor akibat gempa.
Dalam kesempatan itu rombongan mendampingi peninjauan yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo. Lebih lanjut dia menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Siap Pakai Biaya Tidak Terduga dari pemerintah kabupaten sebesar Rp 5 miliar dan pemerintah provinsi mengalokasikan Rp 20 miliar. Kemudian, ada pula dana yang bersifat elastis yang sesuai kebutuhan itu dialokasikan BNPB. BNPB telah mengalokasikan Rp 500 juta untuk konsumsi, dan Rp 1,5 miliar untuk operasional. “Jadi Insya Allah semuanya bisa tertangani dengan baik,” jelas Muhadjir.(bay/gk)