Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, Selasa (29/3/2023).
Berlokasi di Pendopo Graha Majatama, Kantor Pemkab Mojokerto, acara tersebut membahas pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam dua tahun mendatang hingga 2023. Mulai dari pembangunan fisik, birokrasi yang bersih, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, terdapat tujuh prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto yang diselaraskan dengan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Rumusan tersebut terdapat dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pemerataan pembangunan maupun peningkatan kualitas SDM.
“Ketujuh prioritas itu untuk menjawab permasalahan isu strategis saat ini, dan dijabarkan lebih detail ke dalam program politis kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sampai 2026,” ungkapnya.
Dirinya menjabarkan tujuh prioritas pembangunan itu yakni, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro dan pariwisata. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Penguatan SDM unggul, pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
Kemudian meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas. Dan yang terakhir yakni pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.
“Proses perencanaan pembangunan merupakan sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Oleh karena itu peran musrenbang pun menjadi sangat strategis dalam penganggaran kegiatan pembangunan,”jelasnya.
Ia menegaskan, terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur harus lewat penguatan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya alam manusia.
Terlebih kegiatan pembangunan juga harus didanai dari APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, diperlukan kecermatan untuk menentukan program-program yang menjadi prioritas pembangunan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dalam mengalokasikan belanja agar lebih meningkatkan integritas dan kontunitas, sinkronisasi, serta sinergitas dalam upaya mengatasi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan secara adil dan merata.
Ditengah kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 Bupati Mojokerto juga melaunching call center 112 atau panggipan darurat yang dikhususkan untuk daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.