Kinerja Pemkab Mojokerto di empat bidang, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, serta kesejahteraan sosial dinilai memuaskan publik. Tidak hanya itu, berbagai program unggulannya juga menuai apresiasi tinggi dari masyarakat.
Kepuasan publik atas kinerja Pemkab Mojokerto yang digawangi Bupati Ikfina Fahmawati terlihat dari hasil survei Litbang Kompas pada 1-7 Juni 2024. Survei ini melibatkan 216 responden di Kabupaten Mojokerto yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Mojokerto paling tinggi di bidang kesejahteraan sosial. Sebab 82,4% responden menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas hanya 17,6%. Penyumbang kepuasan publik tertinggi di bidang ini adalah layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Majapahit.
Sebab kedua subindikator tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto lebih dari 85%. Selain itu, 8 dari 10 responden menyatakan puas terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Kepuasan publik paling tinggi kedua di bidang perekonomian yang mencapai 80,1%. Responden yang tidak puas hanya 19,9%. Masyarakat merasa puas terhadap sejumlah subindikator, yakni pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan pariwisata, UMKM dan koperasi.
Masih di bidang perekonomian, kinerja Pemkab Mojokerto dalam mengurangi pengangguran diapresiasi 66% responden. Berdasarkan data BPS per Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,54% atau 33.033 jiwa pada 2021, menjadi 4,83% tahun 2022, lalu menjadi 4,67% tahun 2023.
Bidang politik dan keamanan menduduki peringkat ketiga dalam survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Mojokerto. Yaitu 78,2% responden menyatakan puas dan 21,8% menyatakan tidak puas.
Terdapat 3 subindikator yang mendapatkan penilaian positif paling tinggi dari para responden. Yaitu jaminan atas kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, serta jaminan keamanan yang dirasakan publik dalam keseharian.
Terakhir, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Mojokerto di bidang penegakan hukum mencapai 77,8%. Variabel yang mendapatkan penilaian paling tinggi dari para responden terkait penegakan peraturan daerah (Perda) yang berjalan maksimal.
Litbang Kompas juga melakukan survei kepuasan publik terhadap 4 program unggulan Pemkab Mojokerto dengan metode, waktu dan responden yang sama. Pertama, program pelayanan dan fasilitas kesehatan 13,9% sangat puas, 69,9% puas, 5,6% tidak puas, 10,6% sangat tidak puas. Data ini sejalan dengan rilis BPS tahun 2023 terkait Indeks Kesehatan Bumi Majapahit sama dengan rata-rata Jatim, yakni 0,84.
Kedua, program penyediaan fasilitas pendidikan dengan modernisasi dan digitalisasi 9,7% sangat puas, 72,7% puas, 5,6% tidak puas, 12% sangat tidak puas. Mudahnya akses pendidikan dan meningkatnya fasilitas pendidikan membuat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto mencapai 9,11 tahun.
Berikutnya program pembangunan infrastruktur 12,5% sangat puas, 64,4% puas, 9,7% tidak puas, 13,4% sangat tidak puas. Keempat, program pemberdayaan ekonomi UMKM melalui aplikasi Tumbas dan Tumbas Express 6,5% sangat puas, 66,2% puas, 12% tidak puas, 15,3% sangat tidak puas. (mjf/gk)