Mojokerto – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto menggelar kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dengan menghadirkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto, Ibu Sri Martini, sebagai narasumber. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN Mojokerto, Ibu Sri Martini, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, serta seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat komitmen, dan menyatukan langkah seluruh jajaran dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Subbagian Tata Usaha yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa pemahaman mengenai konsep dan tujuan Zona Integritas harus menjadi langkah awal sebelum melaksanakan berbagai program pembangunan. Menurutnya, seluruh pegawai perlu memahami bahwa Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen atau persyaratan penilaian, melainkan sebuah komitmen untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu Zona Integritas, apa tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau tim kerja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pegawai. Setiap individu harus memiliki komitmen untuk bekerja secara jujur, disiplin, profesional, dan menghindari segala bentuk penyimpangan,” demikian pesan penting yang disampaikan dalam sambutan Kepala Subbagian Tata Usaha.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Mojokerto, Ibu Sri Martini, memberikan pemaparan mengenai delapan faktor kunci strategi menghadapi penilaian WBK. Materi tersebut memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan oleh satuan kerja agar pembangunan Zona Integritas dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ibu Sri Martini menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK tidak dapat dicapai hanya dengan mempersiapkan dokumen menjelang penilaian. Diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang konsisten, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh pegawai untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif.
“Pembangunan Zona Integritas harus dilaksanakan secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Timeline harus jelas, komitmen harus kuat, komunikasi harus berjalan dengan baik, dan kekompakan tim harus terus dijaga. Inovasi perlu dikembangkan, hasilnya dievaluasi, serta kualitas pelayanan harus terus diperhatikan melalui survei dan masukan masyarakat. Persiapan menghadapi penilaian nasional juga harus dilakukan sejak awal, bukan secara mendadak menjelang penilaian,” menjadi pesan utama dalam pemaparan Kepala KPPN Mojokerto.
Lebih lanjut, pembangunan Zona Integritas perlu diarahkan pada perubahan nyata dalam tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan. Seluruh program yang dijalankan hendaknya tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Melalui sosialisasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto diharapkan semakin siap dalam memperkuat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas melalui perencanaan yang terarah, koordinasi yang solid, inovasi pelayanan, dan evaluasi secara berkesinambungan. Delapan faktor kunci yang dipaparkan menjadi bahan penguatan bagi seluruh jajaran untuk menyusun langkah strategis serta memastikan setiap program dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pada akhir kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto menyempatkan hadir setelah menyelesaikan agenda lainnya. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama yang diikuti oleh Kepala KPPN Mojokerto, jajaran pimpinan, dan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.
Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan profesionalisme, serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan semangat kebersamaan dan perbaikan berkelanjutan, pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi upaya meraih predikat WBK/WBBM, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
#KantahKabMojokerto
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya