MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (14/10) untuk memperjuangkan nasilb para tenaga non-ASN yang belum masuk data PPPK. Kungker ini dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, bersama Wakil Ketua Hadi Prayitno dan Arie Hernowo.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo, mengatakan bahwa kunjungan kerja ini untuk memperkuangka aspirasi para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi namun belum terakomodasi.

“Kami datang untuk memastikan nasib 18 pegawai non-ASN yang tidak tercantum dalam daftar PPPK paruh waktu. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun dan pernah menyampaikan aspirasi melalui hearing di DPRD,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data BKPSDM Kota Mojokerto, terdapat 1.123 nama yang dinyatakan lolos seleksi PPPK paruh waktu. Namun, 18 tenaga non-ASN dari Forum Perjuangan Pegawai Non-ASN Kota Mojokerto tidak termasuk di dalamnya. Hal ini memunculkan tanda tanya dan mendorong DPRD untuk mencari kejelasan langsung ke pemerintah pusat.

Arie Hernowo menambahkan, dalam pertemuan dengan pihak KemenPAN-RB, Kota Mojokerto bukan satu-satunya daerah yang mengajukan usulan susulan. Ada lima daerah lain yang juga mengajukan permintaan serupa. “Kami sudah menyampaikan agar 18 pegawai ini bisa diberi prioritas untuk masuk dalam formasi PPPK paruh waktu. Hasilnya cukup positif, karena masih ada peluang bagi mereka untuk diakomodasi,” terangnya.

DPRD berharap KemenPAN-RB dapat mempertimbangkan usulan tersebut dengan bijak, mengingat para tenaga non-ASN tersebut selama ini memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. (tim/ adv)