Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, Mateus Joko Slameto, S.T., S.SiT., M.H., menghadiri undangan audiensi yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto bersama IPPAT.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis di bidang hukum dan perizinan pertanahan, serta mendiskusikan implikasi dari surat Menteri Pertanian RI mengenai larangan alih fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian.
Khususnya, dibahas pula dampaknya terhadap kebijakan penerbitan surat rekomendasi pelepasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), sebagai langkah preventif dalam menjaga ketahanan pangan dan tata ruang yang berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.
Sinergi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang berimbang antara pembangunan dan perlindungan lahan produktif.