Penguatan pelaku UMKM supaya terus berkembang menjadi perhatian sejumlah pihak guna meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. Salah satu penguatan itu lewat bantuan permodalan yang ditarget mencapai Rp 450 miliar dengan kuota 13.000 pelaku UMKM di tahun ini.
Sinergitas permodalan ini dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Bank UMKM Jatim, serta Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Adromeda Qomariah Kepala Dinas Koperaso dan UKM Jatim mengatakan, hingga saat ini sudah ada 5000 pelaku UMKM yang mendapat bantuan permodalan.
Bantuan permodalan bagi UMKM ini sedikit dipermudah melalui bantuan Pemerintah Provinsi Jatim yang menyubsidi bunga senilai Rp18,5 miliar atau sekitar 3 persen dari setiap permodalan yang diterima.
“Sampai dengan kemarin sudah Rp 200 miliar (bantuan permodalan) dengan 5000 UMKM,” katanya, seperti yang dilansir dari suarasurabaya.net, pada Kamis (22/6/2023).
Bantuan permodalan ini ditargetkan untuk mempercepat perkembangan Usaha Mikro Kecil yang mencapai 95 persen di seluruh Jatim supaya naik kelas.
Begitu juga dengan peningkatan kualitas produk agar terakselerasi dari segi packaging, varian, dan brandingnya.
Selain itu, keberadaan UMKM di tengah masyarakat ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Kata Andromeda serapan tenaga kerja di sektor UMKM ini sudah mencapai 96,3 persen, angka itu juga ditergetkan meningkat di tahun depan.
“Tahun depan kami targetkan meningkat 97 persen. Karena kita ingin mengembangkan wirausaha. Baik di sektor makanan minuman dan non makanan minuman. Misalnya di bidang kriya dan IT,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Yudhi Wahyu Dirut Bank UMKM Jatim mengatakan progran bantuan kredit permodalan untuk UMKM hingga bulan Juni ini mencapai 6 persen. Pihaknya menargetkan program itu bisa menyentuh angka 10 persen hingga akhir tahun nanti.
Permodalan itu salah satunya melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan bunga 3 persen dengan tenor 12 bulan. Menurut Yudhi program itu mempermudah pelaku UMKM agar lebih produktif.
“Yang harus dievaluasi adalah mental pengusaha, karakter UMKM kan ada yang sekali modalnya jatuh tidak bisa bangun. Itu yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Sementara itu Idris Yahya Wakil Ketua Umum bidang UMKM di Kadin Jatim mengatakan, permasalahan usaha mikro ini ada tiga. Antara lain permodalan, pemasaran digital, dan sumber daya manusia.
Namun menurut Yahya, skill pemasaran digital dari pelaku UMKM yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab selama ini baru 46 persen UMKM seluruh Jatim yang melek terhadap teknologi.
Maka dari itu pihaknya berupaya memberi pelatihan terhadap UMKM untuk pemasaran secara digital. Yang diakomodir melalui Kadin Institue. “Tapi yang terpenting pemerataan UMKM, agar menurunkan angka pengangguran,” ucapnya. (ssnet/gk/mjf)