Kabupaten Mojokerto – Dinas Pendidikan Kabupetan Mojokerto menyikapimolornya pencaoran Dana bos yang sempat dikeluhkan sejumlah sekolah. karena sejumlah sekolah di Kabupaten Mojokerto terpaksa mencari dana talangan untuk operasional dan untuk membayar internet GTT-PTT,

Ardi Sepdianto Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, didampingi Kabid Pendidikan Dasar Mujiati menjelaskan memang terjadi keterlambatan pencairan tahap pertama dana BOS dari pusat.

Rencananya, jadwal pencairan BOS pada 31 Januari lalu namun hingga sekarang tertunda.  Namun dari informasi terkini realisasi pencairan tahap awal dana BOS akan dilakukan pada Minggu ketiga Februari. “Dari informasinya pencairan dana BOS minggu ketiga Februari ini karena memang ada penyesuaian sistem ARKAS,” ucap Ardi.

Ardi mengungkapkan adapun akumulasi pencairan dana BOS tahun ini untuk 385 sekolah SDN Negeri senilai Rp 51,54 miliar dan 41 sekolah SMP Negeri sekitar Rp 28 miliar. Lalu, sebanyak 34 SD swasta sekitar Rp 46,85 miliar dan 76 SMP swasta senilai Rp 11,49 miliar.

“Untuk jumlah besar yang diterima masing-masing sekolah berbeda-beda lantaran menyesuaikan jumlah siswa tiap sekolah,” jelasnya.

Masih kata Ardi, pencairan BOS akan dilakukan dua tahap yakni tahap pertama dan tahap kedua masing-masing 50 persen. Pencairan dana BOS tahap kedua rencananya dijadwalkan pada Juni-Juli tahun 2023. “Jadi dana BOS ini digunakan untuk menunjang biaya operasional sekolah di antaranya biaya listrik, air dan gaji GTT-PTT yang disalurkan ke rekening ke sekolah,” tandasnya.

Seperti diketahui, akibat belum cairnya dana bos ini, sejumlah sekolah meminjam dana tanganan, Salah satunya di SMPN 2 Puri yang mencari dana talangan untuk operasional kegiatan pembelajaran sekolah selama dua bulan ini. Subai, Kepala SMPN 2 Puri Mojokerto, mengatakan, dana talangan itu diperoleh dari komite sekolah, pinjaman koperasi. Bahkan apabila kebutuhan mendesak pihak sekolah menggunakan tabungan pribadi.(gk/ADV)