Kabupaten Mojokerto ternyata masih kekurangan guru. Untuk jenjang SD dan SMP negeri saja, masih dibutuhkan tambahan 1.262 guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterbatasan tersebut selama ini masih ditopang guru tak tetap (GTT).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan idealnya dibutuhkan 3.778 guru untuk mengajar 2.568 rombongan belajar (rombel) di 385 SD negeri. Namun, jumlah ASN guru yang ada saat ini 3.000 orang yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Sehingga kurang 778 guru untuk SD, baik guru kelas, guru agama dan guru olahraga,” kata Ardi kepada wartawan di kantornya, Jalan RA Basuni, Sooko, Jumat (13/1/2023).
Begitu juga yang terjadi dengan pendidikan jenjang SMP. Menurut Ardi, jumlah ideal guru untuk mengajar 805 rombel atau 25.108 siswa di 41 SMP negeri seharusnya 1.504 orang. Namun, ASN guru yang tersedia saat ini 1.020 orang berstatus PNS dan PPPK. Artinya, kekurangan pengajar SMP mencapai 484 guru.
Kekurangan guru SMP paling besar untuk mata pelajaran (mapel) Bimbingan Konseling mencapai 68 orang. Disusul 51 guru Prakarya, 47 guru Bahasa Indonesia, 43 guru TIK, 42 guru IPA, 40 guru PAI BP, 40 guru Seni Budaya Keterampilan, 39 guru Matematika, 31 guru Penjaskes, 27 guru PKn, 23 guru Bahasa Jawa, 20 guru IPS, serta 13 guru Bahasa Inggris.
Sehingga jika ditotal, kekurangan guru SD dan SMP saat ini mencapai 1.262 orang. “Selama ini menggunakan GTT, seperti jenjang SMP kami punya 301 GTT. Ada juga yang akhirnya ASN guru melebihi jam mengajarnya. Kalau standarnya 24 jam per pekan, mereka mengajar bisa sampai 30-35 jam per pekan,” jelasnya.
Ardi juga blak-blakan berbicara tentang kondisi guru mapel Bahasa Jawa untuk SMP negeri. Menurutnya, belum seorang pun guru muatan lokal tersebut yang tersertifikasi. “Sehingga selama ini, guru mata pelajaran lain diminta mengajar muatan lokal Bahasa Jawa,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, ke depan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berencana menggelar sejumlah bimbingan teknis terhadap para guru. “Tidak terbatas di bimtek saja, kami juga ingin mereka punya sertifikasi. Kami akan menggandeng lembaga-lembaga yang bisa menyelenggarakan sertifikasi,” cetusnya.
Sedangkan untuk mengatasi kekurangan ASN guru, tambah Ardi, Pemkab Mojokerto belum bisa berbuat banyak. Sebab rekrutmen PPPK menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk memenuhi kekurangan itu dengan rekrutmen PPPK yang sedang berproses. Alokasi tahun ini 225 GTT yang akan diangkat menjadi PPPK di awal 2023. Harapannya bisa mengurangi kesenjangan ini,” tandasnya.(gk/maja)