Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Opini WTP untuk LKPD tahun 2022 tersebut merupakan opini WTP kedelapan kalinya.
Plakat serta piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim didampingi Taukhid Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur kepada Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto di salah satu hotel di Kota Surabaya, Senin (14/11/2022).
Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto, mengatakan, WTP merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Ini merupakan hasil kerja bersama di tingkat perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintahan desa. Sehingga predikat WTP harus dipertahankan sejalan akuntabilitas pemerintah yang senantiasa ditingkatkan,” tegasnya.
Penyerahan penghargaan WTP ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I John Hutagaol.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan opini WTP ini merupakan hasil dari evaluasi laporan keuangan. Namun paling penting outcome dari opini WTP ini adalah kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu, kebutuhan terkait pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tumbuh baik.
“Alhamdulillah dari 38 kabupaten/kota hanya ada satu daerah yang harus kita dorong. Kita semua harus terus menjaga apa yang sudah kita capai. Pertumbuhan ekonomi inklusif di masing-masing daerah juga perlu kita dorong. Semoga ini bisa memberikan tetesan kesejahteraan kepada masyarakat serta ada penurunan angka pengangguran di masing-masing daerah” ungkapnya.
Sementara itu, Taukhid Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang dilaksanakan bulan September 2022 lalu.
“Kegiatan ini sebagai bentuk refleksi dari penyelenggaraan penatausahaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dari tahun ke tahun. Penilaian opini ini telah diberikan sejak tahun 2007 atau 15 kali penilaian. Karena itu pemerintah juga sudah memberikan penghargaan kepada yang berhasil memperoleh atau mempertahankan WTP 15 kali berturut turut,” ucapnya.
Taukhid juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang berhasil mengelola dan menyajikan laporan keuangan dengan baik. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, lanjut Taukhid, mayoritas pemerintah daerah di Jawa Timur masih bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. (mya/gk/mjf)