Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mentarget Percepatan Penurunan Stunting. Ditargetkan pada tahun 2024, angka stunting di Jawa Timur bisa turun tak terkecuali di Kabupaten Mojokarto. Untuk itu, Pemkab Mojokerto bentuk tim pendamping keluarga.
Hal itu dikatakan Kepala BKKBN – dr Hasto Wardoyo RI saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Mojokerto. Dia menyampaikan penurunan angka stunting itu sama dengan pembangunan sebuah negara, artinya harus ada sistem pembangunan fisik non fisik yang tertata rapi.
Disela kunjungannya, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati dan Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin itu juga turut melakukan Kunjungan ke Kampung KB Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar sekaligus melaksanakan Launching Gebyar Pemakaian Pil-KB bagi ibu menyusui.
“Kalau kita stunting ini masih 1 diantara 4 makan ini susah sekali generasi yang banyak ini malah akan menjadi beban. Tidak menjadi modal pembangunan. Semua makan tidak semua produktif ini akan menjadi musibah,” sebutnya.
Sesuai dengan target dari Presiden meminta mampu menurunkan angka stunting 3 persen. Sementara secara nasional angka stunting hingga saat ini tercatat 24,4 persen. “Tahun ini harus harus turun menjadi 21,4 yang ada di Jawa Timur. Karena Kita membuat sistem yang terstruktur dari atas sampai bawah,” ujarnya
Untuk itu, pihaknya juga telah menyiapkan ratusa Tim Pengendali Keluarga. Seperti di Mojokerto ini setidaknya ada 800 lebih tim pendamping, yang terdiri dari mulai Bidan, kader PKK hingga kader KB.”Minimal mau nikah harus periksa dulu kelau hamil periksa dulu, ini yang mendampingi mereka ini,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prosentase balita stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen atau 25.806 jiwa. “Kami sudah membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) sampai tingkat desa. Angka 27,4 persen itu benar-benar kami nyatakan, kami cek di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, kata Ikfina, Pemkab Mojokerto juga berupaya mencegah kasus baru balita mengalami stunting dengan melakukan intervensi terhadap para calon pengantin dan ibu hamil. Ribuan anggota tim pendamping keluarga juga dikerahkan untuk mengupayakan para bayi berusia di bawah 2 tahun tumbuh maksimal.”Ada 862 tim pendamping keluarga di Kabupaten Mojokerto, setiap tim 3 orang, saya rasa sangat cukup,” tandasnya.(tim/ADV)