Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menyambut kunjungan kerja (kunker) Deputi Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Imam Machdi.
Kunker kali ini, dalam rangka mendukung Pemkab Mojokerto dalam mengembangkan satu data sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
Dalam Kunker yang berlangsung di ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, (11/7) pagi ini, Imam Machdi didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Jawa timur, Dadang Hardiwan dan kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Hudiono.
Dalam sambutannya, Ikifina sangat mengapreasi kunjungan Deputi MIS BPS RI dalam mendukung dan meningkatkan program kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
“Mudah-mudahan membawa berkah untuk Kabupaten Mojokerto dan bisa semakin meningkatkan kinerja kita khususnya dalam bagaimana kita menyatukan dan mengolah data-data itu sebagian dari data kita untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dalam melihat dinamika masyarakat yang begitu cepat, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lainnya. Hal ini Pemkab Mojokerto perlu untuk menampilkan akuntabilitas berbasis data kepada masyarakat. “Data yang istilahnya rinci, data yang betul-betul update, dan data ini mewakili seluruh komponen yang ada,” ucapnya.
Masih Ikfina, Ia juga mengatakan, ketika Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah berjalan di Pemkab Mojokerto, maka Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan kepada masyarakat pasti dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika kebijakan didukung oleh data yang akurat maka kebijakan ini adalah kebijakan yang berdata, bukan kebijakan yang dibuat ala kadarnya, karena ada data-data dan bisa disajikan,” tuturnya.
Selain itu, terkait dengan SPBE dan satu data Palapa, Pemkab Mojokerto akan terus berupaya untuk mengembangkan dengan berkaloborasi dan bersinergi dengan BPS Kabupaten Mojokerto
Selain itu, Ikfina juga menyatakan terus berkomitmen, dalam mengembangkan pemerintah berbasis elektronik, Pemkab Mojokerto akan menfasilitasi sarana dan prasarana digital dari pemerintah desa hingga ranah pendidikan.
“Jadi kita berproses, bagaimana kita terkoneksi dengan semua, Fiber optic kita juga pengerjaannya secara bertahap tetapi ini menjadi prioritas. Kita nanti akan berupaya sampai desa, pemerintah desa nanti terkoneksi dengan fiber optic termasuk juga semua tingkat pelayanan kesehatan dan juga sekolah-sekolah, setidaknya SMP dan SD juga terkoneksi,” pungkasnya.