Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto menghadiri pengukuhan A Darmuji sebagai Kepala Kanreg Badan Kepegawaian Negara (BKN) II Surabaya. Pengukuhan itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKN nomor 178 tahun 2024.
Pengukuhan Kepala Kanreg Badan Kepegawaian Negara (BKN) II Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, pada Jumat (21/6) pagi.
Dalam arahannya, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengharapkan Kepala Kanreg II BKN Surabaya agar segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak BKN dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai instansi utamanya dengan pemda kabupaten/kota, serta melayani masyarakat/pegawai sebagai mitra.
“Selamat datang dan selamat menjalankan tugas Pak Darmuji. Semoga sebagai pimpinan baru Kepala Kanreg BKN dapat menghadirkan kerja sama dan kemitraan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Adhy menambahkan, aparatur adalah aset terbesar yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang semakin profesional dan amanah akan menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki core value ber-AKHLAK.
“Sehingga mampu mengungkit kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan,” jelasnya.
Lebih Adhy, Ia menyebut selama ini BKN telah mendampingi dan memfasilitasi berbagai upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur.
“Hasilnya bisa kita lihat bagaimana prestasi bagaimana reformasi birokrasi di bidang kepegawaian Jawa Timur selalu mendapatkan BKN Award yang terbanyak itu menunjukkan bahwa kita berproses sesuai dengan aturan,” ungkapnya.
Adhy pun ingin kerja sama dan kolaborasi dalam implementasi undang-undang ASN yang baru dapat berjalan dengan baik. Ia menyebut akan banyak sekali isu yang harus diantisipasi, disikapi, diredam atau ditindaklanjuti termasuk tentang manajemen talenta.
“Petanya sudah bisa tetapi kita harus yakin nanti bisa tidak melalui seleksi terbuka, dan memang itu menurut kami ya sangat baik karena kami yang lebih tahu kapasitas masing-masing orang tidak seperti beli kucing dalam karung, dan Jawa Timur akan mengarah kesana” jelasnya.
Selain itu, Adhy menuturkan bahwa BKN juga aktif memajukan pengelolaan kepegawaian daerah. Salah satunya melalui apresiasi yang diberikan melalui BKN Award. Kemudian di setiap kesempatan Provinsi Jawa Timur selalu meraih penghargaan pada BKN Award tersebut.
“Kami optimis akan semakin banyak kegiatan dan program yang bisa dikerjasamakan terutama dengan BKD Jatim,” imbuhnya.
Di sisi lain, Adhy menyampaikan pentingnya penggunaan digitalisasi dalam proses administrasi kepegawaian. Pasalnya digitalisasi sangat diperlukan untuk mempercepat proses dan alur pelayanan sekaligus meminimalisir terjadinya human error.
“Makanya ini diperlukan modal dalam bentuk teknologi informasi dan infrastruktur yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sdm aparatur kita,” pungkasnya. (dskm/gk/mjf)