Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di provinsi yang dipimpinnya akan berlangsung tertib, jujur, adil, aman dan juga lancar.
Menurut dia, penyelenggaraan Pemilu damai tahun 2024 di Jatim didukung dengan kondusivitas yang terbangun dari seluruh entitas dari lintas elemen yang saat ini telah terbangun dengan harmoni.
“Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas solid untuk menjaga harmoni,” katanya saat menjadi narasumber “Cangkruan” bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertema “Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju” di Surabaya, Selasa.
Khofifah mengungkapkan soliditas masyarakat Jatim terwujud berkat program Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya yang diterapkannya sejak awal menjabat Gubernur.
Demi mewujudkan Pemilu 2024 agar berjalan tertib, Gubernur Khofifah mengungkapkan dua hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural dan spiritual.
“Pendekatan kultural perlu dibangun dengan menjalin komunikasi bersama para tokoh yang menjadi simpul-simpul masyarakat. Di antaranya tokoh masyarakat, adat dan budayawan,” ujarnya.
Sedangkan pendekatan dan penguatan spiritual, lanjut Khofifah, perlu melibatkan tokoh-tokoh agama, sebagaimana tercantum dalam sila ke satu Pancasila.
“Misalnya setiap Jumat, khotib dipesankan ikut berdoa untuk ketertiban, keamanan serta kedamaian bangsa agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun dan NKRI kokoh. Begitu juga di gereja-gereja, vihara, dan seterusnya ada doa untuk kedamaian bersama,” tuturnya.
Ditekankan Gubernur Khofifah, harmonious partnership tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan struktural, tetapi juga harus turut menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku di seluruh daerah yang ada di Jatim.
“Ketika mereka saling bertemu, sesungguhnya perekat harmonious partnership semakin terbangun,” ucapnya.
Kegiatan “Cangkrukan” tersebut digagas oleh Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas, rahasia, jujur dan adil.
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah tidak dapat mengupayakannya sendirian tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat.
“Terutama perusahaan media juga harus terlibat, khususnya menangkal berita-berita hoaks yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat,” tuturnya.(gk/maja)