Demo Depan Kantor Pemkab, Ini Tuntutan Buruh di Mojokerto

Ratusan buruh dari Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto (APBM) menggelar aksi didepan kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (25/11/2021).

Mereka menuntut UMK tahun 2022 naik 7-10 % atau serata dengan angka Rp 4,5 juta.

Eka Herawati Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan, aksi masa yang dilakukan oleh ratusan buruh yang tergabung dalam APBM menuntut beberapa hal tentang UMK.

Diantaranya kenaikan UMK Kabupaten Mojokerto dinaikan 7 persen. “Usulan kenaikan UMK sekitar 7 persen, jika sebelumnya 4,2 kita minta naik 4,5 juta” ungkapnya.

Bukan hanya itu, ratusan buruh ini juga mengajukan beberapa opsi soal UMK. Yakni sebagai berikut :

UMK 1: Perusahaan yang tidak mampu membayar gaji sesuai UMK agar diberikan kelonggaran ketimbang bangkrut

UMK 2: dinaikkannya UMK saat ini sebesar 7,07 persen menyesuaikan pertumbuhan ekonomi

UMK 3: hasil usulan pada UMK 2 ditambah 5 persen bagi perusahaan dengan sektor unggulan.

“Sehingga kita harus menyelamatkan perusahaan kecil. Jangan sampai perusahaan kecil harus dipaksa membayar UMK yang berakibat fatal penutupan dan PHK massal terhadap kawan kawan pekerja,” ungkapnya.

Dari beberapa usulan tersebut, Bupati Mojokerto juga menyetujui serta akan mengiri surat rekomendasi ke Pemerintah Jawa Timur.

“Perkara keputusan nanti, itu nanti keputusan Gubernur, Usulan Kenaikan U sekitar 10 sampai 17 persen,” tandasnya.

Menurutnya, hingga kini pemerintah Kabupaten Mojokerto belum mengirimkan surat rekomendasi UMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, aksi kali ini tidak lain untuk mengawal rekomendasi tersebut.

“Satu Jawa timur, yang belum mengirimkan rekomendasi UMK tinggal Kabupaten Mojokerto dan Sampang,” tegasnya.

Sementara itu, Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto menyampaikan banyak terimaksih atas apa yang dilakukan kaum buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, khususnya seluruh warga Kabupaten Mojokerto.

Dirinya akan menyampaikan seluruh rekomendasi yang diminta oleh kaum buruh ke pemerintah pusat.

“Semoga rekomendasi ini bisa di terima yang ada di atas dan dijadikan bahan pertimbangan. Dan ini akan kita tandatangani dan akan kita serahkan ke Pemerintah Jawa Timur,” tandasnya. (fad/gk/mjf)

Baca juga :