Demo Depan Kantor Pemkab, Buruh Kabupaten Mojokerto Minta UMK Naik Jadi 4,5 juta

Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi Buruh Mojokerto kembali melakukan demo ke kantor Bupati Mojokerto, Kamis (25/11/2021).

Dalam orasinya, mereka menuntut beberapa hal. Diantaranya meminta upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022 menjadi Rp 4,5 juta, menolak UU No 11 tahun 2020 dan menolak PP No. 36 tahun 2021.

Dari pantauan Reporter Maja FM dilokasi, ratusan buruh mulai memadati jalan depan Pemkab Mojokerto sekitar pukul 10.00 WIB. Ratusan massa tersebut datang dari berbagai daerah di Kabupaten Mojokerto.

Dalam aksinya, mereka nampak membawa dua mobil komando dan soanduk banner tuntutan dan bendera.

Dalam orasinya, Eka Herawati Ketua FSPMI menyebutkan, kedatangan mereka kali ini meminta kesejahteraan buruh di Kabupaten Mojokerto dengan menaikan upah minimum kabupaten (UMK) yang semulanya 4,3 juta menjadi 4,5 juta di tahun 2022.

“Kami buruh dan rakyat Mojokerto menginginkan kesejahteraan kami, perlindungan terhadap keluarga kami. Indonesia gagal mensejahterakan rakyat dengan melahirkan PP 36 yang isinya tidak mendukung kita,” ungkapnya.

Kata Eka, lahirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja tahun 2020 dan penerapan UMK sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 membuat UMK Kabupaten Mojokerto 2022 dinilai tidak memihak buruh di Kabupaten Mojokerto. Isi PP tersebut tidak memihak buruh karena tidak ada kenaikan upah sama sekali.

Hingga sampai saat ini, ratusan buruh dari aliansi Buruh Mojokerto masih menduduki depan kantor Bupati Mojokerto. Sementara beberapa perwakilan buruh tengah melakukan audiensi dengan Bupati Mojokerto. (fad/gk/mjf)

Baca juga :