Sebanyak 8 Ribu Anak di Kabupaten Mojokerto Putus Sekolah Selama 2021

Ilustrasi siswa siswi melakukan proses belajar mengajar

Sejak Covid-19 melanda, angka anak putus sekolah di Kabupaten Mojokerto meningkat. Tercatat sejak 2021, ada 8.000 anak diketahui putus sekolah. Sementara 1.400 anak diantaranya memilih meneruskan pendidikan melalui sistem kejar paket.

Informasi yang dihimpun Reporter Maja FM, meningkatnya jumlah anak putus sekolah ini diduga karena pendidikan non formal yang diperuntukkan bagi siswa belum berjalan maksimal akibat terbentur pandemi.

Ikfina Fahmawati Bupati Mojokerto mengatakan, tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Mojokerto menjadi pekerjaan baru yang harus diatensi. Mengingat pendidikan sangat diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan.

Sehingga dia berharap pendidikan non formal di Kabupaten bisa kembali dimaksimalkan. Seperti sekolah kejar paket atau sanggar belajar. Khususnya bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah.

“Ini yang harus jadi perhatian bagi kita semua. Terlebih, tingkat pendidikan masyarakat termasuk dalam indikator pembangunan indeks manusia. Ini cukup memprihatinkan,” ujarnya.

Sementara itu, Zainul Arifin Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto mengakui, tahun ini masih banyak siswa yang memilih putus sekolah. Sesuai data yang ada, di Kabupaten Mojokerto hanya ada sekitar 1.400 warga yang bisa melanjutkan pendidikan karena sudah tercover dana APBN.

”Karena kalau untuk pendanaan anak yang putus sekolah dicover oleh pusat, dan yang tercover jumlahnya baru 1.400. Sehingga masih banyak yang belum bisa melanjutkan pendidikan kesetaraan,” ucapnya.

Menurutnya, untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan non formal bagi anak putus sekolah tidak bisa berjalan begitu saja. Sebab perlu ada pembenahan anggaran yang difokuskan untuk pendidikan non formal.

Kata Bupati, selama dua tahun ini pendidikan non formal sendiri jarang diperhatikan. Sebab anggaran Pemda banyak terfokuskan pada penanganan Covid-19.

”Perkiraan kita, nanti tahun 2023 baru bisa dimaksimalkan dan terperhatikan daerah untuk siswa yang putus sekolah ini. Jadi, tidak lagi bergantung pada dana dari pusat. Semoga tahun berikutnya ada anggaran juga untuk pendanaan bagi pendidikan non formal. Dari situ pendidikan bagi warga yang putus sekolah bisa dituntaskan,” tandasnya. (fad/gk/mjf)

Baca juga :