Mahasiswa Beri Rapor Merah Untuk Walikota Mojokerto, Sebut Alun-alun Proyek Prank

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto melakukan aksi. Mereka memberikan rapor merah kepada Walikota Mojokerto dan mengkritisi dua proyek Pemkot Mojokerto yang dianggap sebagai proyek prank di tengah pandemi Covid-19.

Dua proyek yang menjadi sorotan yakni revitalisasi Alun-alun Kota Mojokerto yang digadang akan disulap menjadi tugu Majapahit setinggi 45 meter. Kemudian proyek skywalk yang berada di Jalan Majapahit tepatnya didepan markas Kodim dan Korem yang gagal terealisasi.

Pantauan Reporter Maja FM di lokasi, Kamis (14/10/2021), sejumlah mahasiswa yang didominasi kaum pria ini melakukan aksi dengan cara membentangkan beberapa poster tuntutan. Diantaranya #savealun ” Proyek Prank ” hingga poster “Kulo Mboten Tego. Lek Proyek Kulo Mboten Mlaku”.

Di akhir aksi, mereka membentangkan dua spanduk yang telah mereka tulis dan coret di area proyek Alun-alun yang hingga kini tanpa adanya pekerjaan.

Elang Teja Kusuma Ketua HMI Cabang Mojokerto mengatakan, aksi kali ini tidak lain sebagai upaya dalam mengontrol program pemerintah, yakni soal proyek yang kini digaungkan oleh pemerintah Kota.

Sebab, dua proyek revitalisasi Alun-alun hingga program akan dibangunnya skywalk dinilai menuai ganjalan.

Seperti revitalisasi alun-alun yang digagas Pemkot Mojokerto dengan menelan anggaran Rp 2,3 miliar. Menurutnya, inovasi tersebut patut diacungi jempol. Hanya saja kini ditinggal oleh kontraktor tanpa alasan yang jelas.

“Akan tetapi, belakangan, proyek itu malah mangkrak. Kontraktor kabur dan tak jelas jluntrungnya. Proyek ini pun sulit dituntaskan hingga kontrak pengerjaan habis,” ucapnya.

Dia menjelaskan, harusnya pemerintah lebih jeli dan tidak ceroboh dalam merencanakan proyek yang menggunakan anggaran APBD ini.

Menurutnya, hal ini jelas memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menggagas proyek revitalisasi Alun-alun Kota Mojokerto. Terlebih, sejak awal proyek ini digagas dan dianggarkan terlihat sudah sistem yang digunakan amburadul.

“Awal tahun lalu pembahasan APBD 2021. Namun, baru didorong ke meja lelang 24 Juni. Kemudian, sistem lelang pun juga sempat dibatalkan. Dimana sebulan kemudian tepatnya 27 Juli lelang kembali digelar dan menunjuk CV Indra Prasta sebagai pemenang lelang dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan,” bebernya.

Dia menilai, melihat proses tersebut, cukup terlihat jelas. Pemkot dinilai kurang dalam menjalankan roda pemerintahan. Idealnya, dengan proyek senilai miliaran rupiah, bisa dilelang lebih cepat.

Bukan hanya proyek Alun-alun yang kini mangkrak, dia juga bersuara soal batalnya proyek Skywalk senilai Rp 9,1 miliar. Sebab, rekomendasi Kodam V/Brawijaya yang tak kunjung turun, menjadi pengganjal terealisasinya proyek ini.

Elang juga mengatakan, sejak awal sudah diprediksi banyak kalangan terkait rekomendasi Kodam V/Brawijaya tidak akan turun. Karena Skywalk akan dibangun di kawasan militer yang seharusnya steril dan jauh dari keramaian.

“Kami, HMI Cabang Mojokerto, memberikan rapor merah terhadap kinjerja Wali Kota. Kami menuntut, pemerintah mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahannya. Serta, bagi penegak hukum, kasus ini sudah sangat ideal untuk ditelusuri,” katanya.

Dia berharap, penegak hukum, kepolisian dan Kejaksaan Negeri harus turun dan membongkar kasus mangkraknya mega proyek di kota ini. Pihaknya meminta penegak hukum jangan hanya diam, saat melihat kekacauan pembangunan di kota ini.

“Kami berharap, jika dana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mojokerto digunakan secara tepat dan efisien. Serta tidak dihambur-hamburkan dengan output yang tidak memiliki dampak baik bagi warganya,” bebernya.

Dia menambahkan, saat ini kebutuhan warga kota yang paling mendesak adalah pemulihan ekonomi. Dampak pandemi sangat dirasakan masyarakat.

“Masyarakat belum begitu butuh pembangunan yang megah dan menyedot anggaran besar. Sebenarnya banyak sekali yang bisa di lakukan, selain proyek,” tandasnya. (fad/gk/mjf)

Baca juga :