Management Gedung Pelanggar Prokes Wisuda SMA di Kota Mojokerto Terancam Denta 50 Juta

Pemeriksaan kasus kerumunan acara wisuda SMA yang dibubarkan Satgas COVID-19 di dua Gedung di Kota Mojokerto terus berlanjut. Satpol PP memungkinkan menjatuhkan sanksi denda masing-masing Rp 50 juta terhadap dua pengelola gedung.

Heriana Dodik Murtono Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap dua management gedung yang digunakan dalam acara wisuda pelajar SMA, pada Rabu (20/05/2021), yang digelar oleh dua sekolah.

Yakni SMAN 1 Wringinanom, Kabupaten Gresik di Hall lantai 3 di Hotel Ayola, Kota Mojokerto. Dan juga SMA 1 Puri, Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Gedung Astoria Jalan Empunala, Kota Mojokerto.

“Untuk pengelola hari ini di Satpol PP, kita periksa atau mintai keterangan. Kalau kemarin pengelolanya diperiksa dan dimintai keterangan di Polresta,” ungkapnya Kamis (20/05/2021).

Kata dia, pemeriksaan kali ini dilakukan sebagai langkah untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua management pengelola gedung yang ditempati sebagai lokasi wisuda,yang diketahui tak mematuhi protokol kesehatan.

Disampingi itu, sangsi berupa denda ini sebagai langkah memberikan efek jera seberat-beratnya terhadap pengelola gedung. Terlebih,aturan pemberian denda bagi pelanggar protokol kesehatan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Wali (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020.

“Aturan jelas, ketentuan seberat-beratnya sebagai efek jera. Kita tindak sesuai dengan aturan Perda Jatim ada denda. Di Perwali ada tahapan pengenaannya juga, mulai pembatasan usahanya, hingga penutupan,” tegasnya.

Namun, sebelum memberikan sanksi, dirinya akan melakukan kordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penerapan aturan dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sebab penerapan pemberian sanksi berupa denda bagi pelanggar protokol kesehatan bisa mencapai nominal maksimal sebesar Rp 50 juta.

“Sementara di Perwali ada denda juga, kalau sesuai Perwali cuma 200 ribu namun kalua di provinsi maksimal 50 juta,” sebutnya. (Fad/Aya)

Baca juga :