Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto Soroti Pembangunan Dam Yang Telan Anggaran 10 Miliar

Pintu penyaringan sampah (Dam Sipon) di Desa Pageruyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto yang baru dibangun dengan anggaran 10 M menjadi sorotan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sebab Dam atau pintu penyaringan sampah (Trashcrak) yang baru dibangun pada 2020 dengan menghabiskan anggaran APBN melalui Dipa SNVT senilai Rp 10 miliar yang dikerjakan pelaksana jaringan sumber air Brantas pada 2020 itu disebut tak efektif, dan gagal untuk mengendalikan banjir tahunan yang ada di Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Edi Ikhwanto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, Dam atau penyaring sampah yang lokasinya ada di aliran sungai sipon itu kurang tepat sasaran.

“Kita melihat juga dari aduan masyarakat terkait banjir di selatan Dam penyaringan sampah. Sikap kami karena ini proyek provinsi, maka akan koordinasi bagaimana dengan adanya ini malah menimbulkan banjir,” ungkapnya dilokasi saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, kontruksi penyaringan sampah (Trashcrak) itu dibangun tujuh sekat bagian pintu air, sehingga saat sampah menumpuk menyumbat aliran sungai. Selain itu, lokasi pembanguan dam menurutnya, tidak tepat karena berada setelah jembatan.

Seharusnya, kata Edi, proyek Trashcrak ini dibangun berada dekat disisi selatan jembatan bukan di sisi utara. Sebab, penyaringan sampah yang dibangun di sisi utara jembatan itu tidak efektif karena sampah terlebih dulu tersangkut dibawah jembatan.

“Mestinya berada disisi selatan jembatan. Kalau ini (Trashcrak) di utara, maka penyaringan sampah Double, alat berat akan kesusahan membersihkan jembatan dan kemudian disisi penyaringan sampah yang dibangun seperti Dam ini,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, anggota dewan akan menghadirkan pihak-pihak terkait pembangunan, untuk menjelaskan bagaimana proyek ini diletakkan disisi utara jembatan. Sehingga jika terjadi penumpukkan sampah, maka tidak efisien karena harus membersihkan dua kali.

Apalagi jika sampah menumpuk dan kontruksi (Trashcrak) ini menjorok kedepan menjadi seperti Dam, sehingga menyebabkan daerah Sooko bagian selatan mengalami banjir.

“Inilah tujuan kami Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto turun ke lapangan untuk kita tindaklanjuti dan jika diperlukan akan berkirim surat pada Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Masih kata Edi, anggota Komisi III akan memanggil instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku yang mendampingi pembangunan proyek penyaringan sampah ini.

“Kami mohon nanti pihak-pihak terkait untuk bisa klarifikasi dan evaluasi dalam hal ini. Karena wilayah Pemprov, maka kita akan koordinasikan dahulu. Kemudian, kita panggil PUPR Kabupaten Mojokerto untuk diskusi, apa kok sampai proyek ini diletakkan setelah jembatan guna mencari solusi terbaik penanganan banjir,”  tandasnya. (fad/gk)

Baca juga :